Hermanto Purba: Sebuah Kesaksian Kekejian Orde Baru

"Sejak saya masih di dalam kandungan, hingga saya duduk di bangku SMA, saya hidup pada masa orde baru, dididik dengan gaya orde baru, dan bersekolah dengan sistem pendidikan orde baru. Namun, saya baru dengan jelas mengingat bagaimana rasanya hidup di era orde baru, mungkin sejak saya duduk di kelas III SD (tahun 1991)."

Saya sudah duduk di bangku kelas II SMA ketika Soeharto dipaksa lengser oleh ribuan massa pada Mei 1998 lalu. Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun itu, tidak mampu bertahan dari derasnya arus gelombang demonstrasi, yang diprakarsai oleh para mahasiswa tersebut. Setelah selama tujuh periode berturut-turut menjadi orang nomor satu di negeri ini, akhirnya Soeharto harus kembali menjadi masyarakat biasa.

Tiga puluh dua tahun, bukanlah waktu yang singkat. Konstitusi (sebelum diamandemen) yang pada saat itu mengizinkan seseorang dapat dipilih hingga berkali-kali menjadi presiden tanpa ada batasan waktu, memuluskan jalan Soeharto untuk menjadi Presiden Indonesia hingga lebih dari tiga dekade.

Sejak resmi menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 1968 lalu, hingga pada Sidang Umum MPR terakhir tahun 1998 lalu, seluruh anggota MPR-RI yang sekitar 80 persennya adalah pendukung Soeharto, secara bulat memilih Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama tujuh kali berturut-turut. Pastinya, itu bukan sebuah prestasi. Pemaksaan kehendak supaya tetap memilihnya sebagai presiden, ya.

Fraksi Golkar, Fraksi ABRI dan Fraksi Utusan Golongan, berhasil dikuasai oleh Soeharto. Fraksi tersisa, Fraksi PDI dan PPP, keberadaaannya seperti dikebiri oleh Soeharto. Kedua fraksi tersebut hanya sebagai pelengkap saja yang sama sekali tidak memiliki kekuatan. Dan bahkan, dalam banyak hal, kedua fraksi tersebut juga kerap sejalan dengan Soeharto.

Sejak saya masih di dalam kandungan, hingga saya duduk di bangku SMA, saya hidup pada masa orde baru, dididik dengan gaya orde baru, dan bersekolah dengan sistem pendidikan orde baru. Namun, saya baru dengan jelas mengingat bagaimana rasanya hidup di era orde baru, mungkin sejak saya duduk di kelas III SD (tahun 1991).

Mengenang masa-masa hidup di zaman orde baru, salah satunya yang masih sangat melekat di ingatan saya adalah menonton hanya satu stasiun televisi saja, Televisi Republik Indonesia (TVRI). Tidak ada pilihan lain. Jika pada saat ini ada begitu banyak stasiun televisi yang setiap stasiun televisinya menawarkan program dan acara yang berbeda, pada masa orde baru, tidak mengenal hal yang demikian.

Pada masa orde baru, saya tidak mengenal Metro TV atau Kompas TV misalnya, yang sepanjang harinya menyajikan informasi dan berita menarik. Kami juga tidak pernah tahu RCTI, MNCTV, SCTV atau Indosiar yang menayangkan berbagai sinetron, hanya untuk sekedar menghibur diri. Kami juga tidak mengenal HBO Premium yang menayangkan film-film “box office,” atau BeinSport untuk menyaksikan liga-liga Eropa yang cukup memanjakan mata tersebut.

Copyimage https://indoprogress.com

Salah satu hal yang paling menyebalkan ketika sedang menonton TVRI ketika itu adalah di saat kita sedang asyik menonton acara yang sudah ditunggu-tunggu hingga seminggu lamanya, karena jam tayangnya memang hanya sekali seminggu, tiba-tiba “Liputan Khusus TVRI.” Rasanya sama seperti saat-saat menunggu malam minggu tiba, pada masa SMA dulu, dan tiba-tiba hujan deras turun serta petir bersahut-sahutan. Rasanya sungguh membuat hati gundah gulana.

Acara “Liputan Khusus TVRI” adalah sebuah acara untuk melaporkan kegiatan presiden ketika sedang berkunjung ke luar negeri atau ke daerah tertentu. Segala sesuatu dijelaskan di sana. Mulain dari masalah remeh, hingga masalah serius yang terkadang sangat sulit dicerna otak. Dan satu hal yang pasti, acara tersebut hanya akan menyampaikan segala hal-hal baik tentang presiden.

Jangan pernah membayangkan bahwa pada masa orde baru dulu, kita akan menyaksikan perdebatan sengit di layar kaca antara pihak yang pro dan kontra terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Jangan pula berharap kita akan menyaksikan siaran berita yang menyampaikan berbagai kekurangan serta kritik kepada pemerintah. Karena hal tersebut adalah sesuatu yang tabuh dan sangat diharamkan.

TVRI pada era orde baru, mungkin agak sedikit mirip dengan TV nasional yang ada di Korea Utara saat ini. Stasiun televisi nasional tersebut menjadi corong pemerintah, sebagai media propaganda pemerintah. Lewat berbagai siaran berita di TVRI, kita akan disajikan berbagai pencapaian pemerintah yang kita tidak tahu kebenaran segala pencapaian tersebut. Karena kita tidak memiliki media pembanding sebagamana jamak kita temui saat ini.

Baik media televisi, radio dan media-media cetak lainnya secara serentak memaparkan keberhasilan dan kesuksesan pemerintah. Indonesia macan Asia, Indonesia sedang tinggal landas, Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila, dan berbagai pemberitaan “positif” lainnya tentang Indonesia sudah sangat akrab di telinga kita pada waktu itu. Lantas, bagaiamana jika ada media yang ketahuan mengkritik pemerintah? Hukumnya jelas: diberedel.

Di permukaan Indonesia kelihatannya begitu demokratis. Namun di bawah, penuh dengan kekejian dan pemaksaan kehendak oleh pemerintah yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah tersebut. Sebab pada kenyataannya, bagi pemerintah semuanya harus sama. Bagaimana kalau berbeda? Ya, harus dipaksa supaya sama.

Jangan sekali-kali menyampaikan kritik kepada pemerintah jika tidak ingin mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, mungkin kira-kira demikian yang terjadi pada masa orde baru. Selama saya hidup di masa orde baru, belum pernah sekalipun ada pemberitaan tentang adanya protes atau demo yang dilakukan oleh masyarakat atas ketidakpuasannya terhadap pemerintah. Semuanya berjalan “tenang, aman dan damai.”

Suatu waktu, ketika saya masih kelas I SMA, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kami menugasi kami untuk membuat sebuah makalah tentang apa saja yang terkait dengan Indonesia. Tugas makalah tersebut harus kami selesaikan dalam waktu dua minggu.

Sungguh waktu yang amat singkat sebenarnya. Di samping kami harus mengerjakan dengan tulis tangan, karena belum ada komputer saat itu, kami juga begitu kesulitan untuk mencari bahan bacaan sebagai buku pendukung untuk penulisan makalah tersebut.

Hingga saya menemukan beberapa buku tulisan George Junus Aditjondro yang membahas tentang sisi lain (baca: berbagai pelanggaran hukum) yang dilakukan oleh Soeharto. Saya melahap semua buku-buku tersebut. Hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk menulis makalah tentang Soeharto. Saya berpikir “toh” Soeharto adalah bagian dari Indonesia, jadi tidak melenceng dari tema.

Akhirnya, makalah yang saya beri judul “Melihat Soeharto dari Sudut Pandang Lain” itu selesai saya tulis. Betapa kaget dan takutnya guru PPKn kami membaca makalah tersebut. Menurut pengakuan guru PPKn kami tersebut, “saking” dianggap begitu berbahayanya makalah saya tersebut, sampai-sampai keberadaan makalah saya tersebut dibahas secara khusus pada rapat dewan guru.

Dan, untuk mendapatkan penjelasan tentang makalah tersebut, saya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Lama saya di sana. Saya dinasehati, diberi masukan, hingga kami tiba pada sebuah kesimpulan: makalah saya tersebut harus dimusnahkan. Saya setuju makalah tersebut dimusnahkan, tetapi saya meminta supaya saya menyalin kembali isi makalah tersebut.

Namun tidak mendapat persetujuan dari sekolah. “Kalau informasi tentang makalah ini tercium sampai ke camat, habislah kita. Bisa-bisa sekolah kita ditutup nanti oleh pemerintah,” begitu kepala sekolah menyampaikan rasa khawatirannya. Saya, yang kebetulan sekolah di sebuah sekolah swasta, sangat mengerti ketakutan kepala sekolah tersebut. Akhirnya, makalah tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Menyedihkan bukan?

Copyimage https://indoprogress.com

Selain masalah makalah tersebut, saya juga pernah mengalami masa yang sangat menakutkan dan menegangkan atas perlakuan rezim orde baru. Ayah dan ibu saya kebetulan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ayah saya seorang guru PPKn di sebuah SMP di daerah saya, dan ibu saya seorang guru SD.

Gaji guru yang cukup kecil ketika itu, membuat orang tua saya belum mampu membanguan atau membeli rumah baru. Kami terpaksa harus tinggal di perumahan sekolah yang kondisi rumah tersebut sebenarnya sudah kurang layak untuk ditempati. Namun, kami harus tinggal di sana. Bertahun-tahun lamanya kami melewatkan hari-hari kami di rumah yang disediakan oleh pemerintah tersebut.

Hingga pada suatu waktu, ketika pemilu tahun 1997 dilaksanakan, ayah saya ketahuan tidak memilih Golkar. Keharusan bagi seorang PNS untuk loyal kepada pemerintah, menjadi sedikit bias waktu itu. Ada sebuah kewajiban tidak tertulis pada waktu itu bahwa seorang PNS “wajib” memilih Golkar. Jika di kemudian hari ketahuan ternyata tidak memilih organisasi berlambang pohon beringin tersebut, maka bersiaplah untuk menghadapi “bencana.”

Memang setiap perhelatan pemilu pada orde baru di desa tempat saya tinggal, sepanjang yang saya ingat, Golkar selalu unggul dengan jumlah suara yang sangat besar. Jangankan kalah, bahkan Golkar beberapa kali meraup hampir 100 persen suara pemilih. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah para pemilih ketika itu memilih Golkar dengan tulus? Tidak. Banyak yang dipaksa. Banyak pula yang ditekan dan ditakut-takuti.

Pemilihan pada masa orde baru yang disebut LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) itu, sepertinya tidak LUBER. Menjelang hari-H pemilihan, camat, kepala desa, dan seluruh perangkatnya, beserta para PNS secara terang-terangan melakukan kampanye supaya para calon pemilih menusuk Golkar di bilik-bilik suara ketika pemilu digelar.

Kembali lagi ke ayah saya tadi, saya bingung, dari mana pemerintah tahu kalau ayah saya tidak memilih Golkar. Setelah dipanggil beberapa kali ke kantor kecamatan, akhirnya ayah saya mengakui bahwa dia telah memilih Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ayah saya yang kebetulan adalah seorang guru PPKn, yang sedikit banyak tahu tentang peraturan dan perundang-undangan, beralasan bahwa tidak ada satu aturan pun yang mewajibkan PNS untuk memilih Golkar.

Hingga pada akhirnya, suatu malam, sekitar jam 22.00 WIB, sekelompok pemuda yang jumlahnya sekitar 50-an orang didampingi oleh kepala desa, dengan menaiki sebuah truk, datang menggedor-gedor pintu rumah yang kami tempati. Dengan berbagai jenis senjata tajam di tangan mereka, ayah saya diancam akan dibunuh.

Tidak tahu lagi bagaimana saya menggambarkan ketakutan yang saya rasakan ketika itu. Saya yang masih duduk di bangku SMP kala itu, tidak dapat berbuat apa-apa. Saya, ibu saya dan adik-adik saya, hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Melihat berbagai jenis senjata tajam yang teracung ketika itu, saya membayangkan, pastilah kami sekeluarga akan “dihilangkan.”

Hingga pada akhirnya, ayah saya dibawa ke suatu tempat yang kami tidak tahu di mana lokasinya. Sekali lagi, tidak ada yang bisa kami lakukan waktu itu. Kami hanya pasrah dan berdoa kepada Tuhan yang kami sembah. Dengan satu harapan, ayah saya akan kembali lagi ke rumah. Bahkan kembali dalam bentuk mayat pun, kami sudah siap.

Berselang sekitar tiga jam, ayah saya kembali. Kami tidak tahu, ayah diapakan oleh massa tersebut. Dan ayah pun bungkam atas apa yang baru saja ia alami. Malam itu juga, kami harus pindah. Mungkin itu adalah hasil kesepakatan ayah saya dengan massa yang begitu beringas tersebut. Di tengah kesunyian malam kala itu, kami pindah. Kami angkati semua barang-barang yang bisa kami bawa.

Hingga sebuah masalah muncul, ke mana kami mau pindah? Namun kami bersyukur. Ada warga yang berbaik hati. Kami diberi kesempatan untuk tinggal beberapa waktu di sebuah gudang milik mereka yang lama sudah tidak digunakan. Kurang lebih setahun lamanya kami tinggal di gudang tersebut. Hingga akhirnya, kami dapat pindah ke rumah baru yang dengan bersusah payah berhasil dibangun oleh orang tua saya.

Bagi saya pribadi, orde baru memang kejam. Teramat kejam malah. Saya yakin sekali, setiap kita yang pernah hidup di alam orde baru, pasti mempunyai kisah tersendiri tentang kekejian yang dipraktekkan oleh rezim orde baru.

Oleh karenanya, lewat tulisan ini saya menghimbau, marilah kita secara bersama-sama menolak kebangkitan rezim orde baru yang sepertinya dengan sengaja sedang dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak senang Indonesia hidup di era demokrasi dan keterbukaan, yang telah kita nikmati bersama-sama sejak tumbangnya rezim orde baru tersebut.

Mari senantiasa menjaga dan merawat Indonesia. Menjaga dan merawat kebhinnekaan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Merdeka!!

Baca juga: SOEKARNO VS TAN MALAKA (MELURUSKAN SEJARAH MENGENAI ROMUSHA)

Read more »

Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar

Investigasi tentang persekutuan para jenderal mendongkel Jokowi lewat kasus Al-Maidah.

tirto.id - Rekan-rekan Donald Trump di Indonesia telah bergabung bersama para tentara dan preman jalanan yang terindikasi berhubungan dengan ISIS dalam sebuah kampanye yang tujuan akhirnya menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Menurut beberapa tokoh senior dan perwira militer dan intelijen yang terlibat dalam aksi yang mereka sebut sebagai "makar", gerakan melawan Presiden Jokowi diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan.

Pendukung utama gerakan makar ini termasuk Fadli Zon, Wakil Ketua DPR-RI dan salah satu penyokong politik Donald Trump; dan Hary Tanoesoedibjo, rekan bisnis Trump yang membangun dua Trump Resort, satu di Bali dan satu di dekat Jakarta (di Lido, Jawa Barat).

CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Komisaris PT MNC Land Tbk Liliana Tanoesoedibjo berfoto bersama Donald J. Trump New York, AS. (Dok. MNC Group)

Laporan tentang gerakan menjatuhkan Presiden Jokowi ini disusun berdasarkan sejumlah wawancara dan dilengkapi dokumen dari internal tentara, kepolisian, dan intelijen yang saya baca dan peroleh di Indonesia, juga dokumen Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden. Banyak sumber dari dua belah pihak yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya. Dua dari mereka mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan mereka.

Photo: Beawiharta/Reuters

Usaha Makar

Protes besar-besaran muncul menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka menuntut petahana Gubernur Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dipenjara atas tuduhan penistaan agama. Dengan pendanaan yang baik dan terorganisir, demonstrasi berhasil mengumpulkan ratusan ribu di jalanan Jakarta.

Dalam perbincangan dengan tokoh-tokoh kunci gerakan perlawanan terhadap Ahok, diketahui kasus penistaan agama ini hanya dalih untuk tujuan yang lebih besar: menyingkirkan Joko Widodo dan mencegah tentara diadili atas peristiwa pembantaian sipil 1965—pembunuhan massal oleh militer Indonesia dan didukung pemerintah AS. Aktor utama dalam 'serangan pembuka' yang berperan sebagai penyuara dan pendesak adalah Front Pembela Islam (FPI), yang diketuai Rizieq Shihab. Bersama Rizieq, dalam rantai komando, ada juru bicara dan Ketua Bidang Keorganisasian FPI, Munarman, serta Fadli Zon.

Munarman, yang sempat terekam hadir dalam pembaiatan massal kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi, adalah pengacara yang bekerja untuk Freeport McMoran, yang saat ini dikendalikan oleh Carl Icahn, sahabat Donald Trump. Meski koneksi Trump tampak penting dalam plot makar ini, belum diketahui apakah Trump atau Icahn punya hubungan langsung. Sementara Munarman tidak menanggapi permintaan komentar untuk artikel ini.

Arsip Edward Snowden menyimpan banyak dokumen terkait FPI. Termasuk di dalamnya dokumen yang menuliskan bahwa kepolisian Republik Indonesia tak berani menangkap FPI karena takut serangan balik, dan dokumen lain yang memaparkan FPI adalah cabang dari Jemaah Islamiyah, jaringan jihad yang terlibat dalam Bom Bali tahun 2002, dan dokumen pengiriman senjata api dari Kepolisian Republik Indonesia untuk latihan anggota FPI Aceh. NSA dan Gedung Putih tak merespons tulisan ini.

Sementara gerakan protes besar-besaran yang digelar FPI berlangsung selama enam bulan terakhir, saya mendapatkan informasi yang rinci dari lima laporan internal intelijen Indonesia. Laporan-laporan itu disusun oleh tiga agen pemerintah Indonesia. Seluruhnya dikonfirmasi oleh sedikitnya dua tokoh militer, intelijen, atau staf istana.

Salah satu laporan menyatakan bahwa gerakan ini sebagian didanai Tommy Soeharto—anak diktator Soeharto—yang pernah masuk bui gara-gara menembak mati hakim yang memvonisnya bersalah. Sumbangan finansial Tommy juga diakui oleh Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Kivlan sendiri, yang membantu FPI memimpin protes besar-besaran di Jakarta pada November 2016, sedang menghadapi ancaman penjara dengan tuduhan makar. Ia juga bekas pemimpin tim kampanye Prabowo dalam pemilu 2014.

Laporan lain menyatakan sebagian dana berasal dari Hary Tanoe, miliuner rekanan bisnis Donald Trump. Para tokoh penting gerakan protes itu—beberapa di antaranya saya temui pada Jumat silam (14/4)—berkali-kali menekankan kepada saya bahwa Hary adalah salah satu pendukung mereka yang terpenting. Mereka berharap Hary dapat jadi penghubung antara Prabowo dan Trump.

Manimbang Kahariady, seorang pejabat Partai Gerindra, mengaku ia berjumpa Hary tiga hari sebelum pertemuan kami. Ia dan tokoh-tokoh gerakan yang lain yakin bahwa Hary memberitahu Trump mengenai pentingnya mendukung mereka dan menyingkirkan lawan-lawan mereka, dan itu dimulai dari Ahok.

Tommy Soeharto tak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. Harry Tanoe menolak berkomentar.

Laporan ketiga menyatakan sebagian dana gerakan FPI berasal dari mantan presiden dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—informasi yang membikin jengkel Presiden Jokowi ini terbongkar kepada khalayak dan kemudian ditanggapi SBY dalam mode marah. SBY langsung menyatakan itu dusta belaka dan pemerintah telah menjahatinya dengan cara menyadap teleponnya.

Tujuh staf intelijen/militer aktif dan pensiunan menyatakan kepada saya bahwa SBY memang menyumbang untuk aksi protes FPI, tetapi menyalurkannya secara tidak langsung. Salah satu informan tersebut adalah Laksamana (Purn) Soleman B. Ponto—bukan pendukung gerakan makar—mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan penasihat aktif Badan Intelijen Negara (BIN). "SBY menyalurkan bantuannya lewat masjid dan sekolah," kata Soleman.

Hampir semua pensiunan tentara dan sebagian tokoh militer, menurut Soleman, mendukung tindakan SBY tersebut. Ia mengetahui hal ini karena—selain keterlibatannya di dunia intelijen—jenderal-jenderal pro makar adalah rekan dan kawan-kawannya, banyak di antara mereka berhimpun dalam grup WhatsApp "The Old Soldier".

Menurut Soleman, para pendukung gerakan makar di kalangan militer menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa. 

"Sasaran mereka yang sebenarnya adalah Jokowi," katanya.

hoto: Agoes Rudianto/Anadolu Agency/Getty Images

Caranya tentu bukan serangan langsung militer ke Istana Negara, melainkan "kudeta lewat hukum", mirip-mirip kebangkitan rakyat yang menggulingkan Soeharto pada 1998. Hanya, kali ini publik tidak berada di pihak pemberontak—dan tentara nasional Indonesia, alih-alih melindungi Presiden, lebih senang ikut menggerogotinya.

"Makar ini bakal kelihatan seperti pertunjukan People Power," ujar Soleman. "Tetapi karena semuanya sudah ada yang mengongkosi, militer tinggal tidur," dan presiden sudah terjengkang saat mereka bangun.

Skenario lain: Aksi-aksi protes yang dipimpin FPI bakal menggelembung kelewat besar, membikin Jakarta dan kota-kota lain kacau-balau, lalu militer datang dan menguasai segalanya atas nama menyelamatkan negara. Kemungkinan penuh kekerasan ini dibicarakan secara rinci oleh Muhammad Khaththath, Sekjen Forum Umat Islam, dan Usamah Hisyam saat saya bertemu mereka Februari lalu (Usamah adalah penulis biografi SBY berjudul SBY: Sang Demokrat).

Lebih dari urusan keagamaan, menurut mereka, masalah terbesar Indonesia saat ini adalah komunisme gaya baru, dan militer harus siap turut campur dan menggembalakan keadaan karena Indonesia belum cukup dewasa untuk demokrasi. Jokowi, kata mereka, menyediakan lahan bagi komunisme dan satu-satunya organisasi yang cukup kuat buat menghadapi komunisme ialah tentara nasional.

Mereka mengaku sudah punya daftar orang-orang komunis di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang mereka incar. Di lapangan, mereka mengikuti panduan taktik dan strategi dari seorang jenderal antikomunis yang bekerja bersama mereka. Tentara hanya mungkin ikut campur bila ada kekacauan. Dalam keadaan damai, mereka tak dapat berbuat apa-apa.

Khaththath dan Usamah berkata kepada saya bahwa mereka tidak menginginkan pertumpahan darah. Mereka ingin kudeta damai, tetapi juga menekankan, dalam beberapa pekan ke depan, bakal ada revolusi oleh umat. Istana ketakutan, kata mereka.

Setelah Khaththath ditangkap polisi dengan tuduhan makar, Usamah mengirimkan pesan kepada saya bahwa kini ia mengambil kendali perjuangan di lapangan—sebagaimana  peran Khattath setelah imam besar FPI Rizieq Shihab digembosi skandal seks dan masalah-masalah lain.

1965, Lagi

Segera setelah wawancara kami selesai, saya menerima dokumen dari seorang perwira militer, yang bisa dianggap sebagai template untuk komentar-komentar Khaththath dan Usamah tentang aksi-aksi jalan. Berjudul “Analisis Ancaman Komunis Gaya Baru di Indonesia”, dokumen ini ialah rangkaian salindia powerpoint yang digunakan sebagai materi pelatihan ideologis di tangsi-tangsi militer seantero Indonesia.

Komunisme Gaya Baru, disingkat KGB, adalah sebuah konsep yang mengisahkan ancaman komunis melalui cerita-cerita tentang sosok Stalin, Pol Pot, dan Hitler—dan tampaknya ancaman ini cukup luas sampai-sampai mencakup siapa pun yang mengkritik TNI.

Mengacu pada kebijakan yang dituding berwatak komunis seperti “program kesehatan dan pendidikan gratis,” dokumen itu mencela “pluralisme dan keragaman dalam sistem sosial” sebagai ancaman khas “KGB” yang sedang pasang di Indonesia. Dengan menggunakan teknik penilaian ancaman (threat assessment techniques) yang diambil dari nukilan-nukilan doktrin dan teks intelijen Barat—kadang ditulis dalam bahasa Inggris—dokumen ini memperingatkan kaum komunis “sedang memisahkan tentara dari rakyat” dan “memanfaatkan isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi, seraya memosisikan diri sebagai korban demi meraih simpati.”

Pernyataan tentang korban-korban pelanggaran HAM jelas merujuk pada tokoh-tokoh seperti Munir Said Thalib, teman saya, seorang pembela keadilan sosial yang brilian, yang dibunuh pada 2004 dengan dosis besar arsenik yang menyebabkan ia muntah sampai mati dalam sebuah penerbangan ke Amsterdam; atau korban pembantaian 1965 yang berjumlah sekitar satu juta warga sipil, yang dibunuh oleh tentara dengan dukungan AS dalam rangka mengonsolidasikan kekuasaan setelah percobaan kudeta.

Ihwal pembantaian 1965 muncul ketika saya berbincang dengan Jenderal (Purn) Kivlan Zen, yang mengatakan jika Jokowi menolak tunduk pada keinginan tentara, taktik serupa bisa dikerahkan lagi.

Sebagaimana banyak pejabat yang sempat berbincang dengan saya, Kivlan menyatakan gerakan jalanan yang didukung tentara dan krisis saat ini buntut dari Simposium 1965, yang memungkinkan penyintas dan keturunan korban '65 untuk membicarakan secara terbuka atas apa yang telah menimpa mereka dan menceritakan bagaimana orang-orang yang mereka cintai meninggal. 

Bagi sebagian besar tentara, simposium itu adalah kekurangajaran yang tak bisa diterima dan dengan sendirinya menjustifikasi gerakan kudeta. Seorang jenderal mengatakan kepada saya, yang paling membuat marah rekan-rekannya adalah karena simposium itu “menyenangkan korban.” Simposium itu, tentu saja, tidak ada hubungannya dengan Gubernur Ahok atau persoalan agama mana pun, melainkan soal tentara dan kejahatannya.

“Kalau bukan karena Simposium itu, gerakan seperti sekarang ini tidak akan ada,” kata Kivlan. “Sekarang komunis sedang bangkit lagi,” keluh Kivlan. ”Mereka ingin mendirikan partai komunis baru. Para korban '65, mereka semua menyalahkan kami.... Mungkin kita akan lawan mereka lagi, seperti tahun '65.”

Saya terkejut dengan pernyataan itu. Saya ingin memastikan saya tidak keliru mendengarnya.

“Bisa saja terjadi, '65 bisa terulang lagi,” ulang Kivlan.

Alasannya?

“Mereka mencari keadilan yang setimpal.”

Dengan kata lain, Kivlan sedang membangkitkan momok baru pembantaian massal jika korban tidak berusaha melupakan. Kivlan menjelaskan secara rinci mengapa kudeta '65 dibenarkan. Dia mengatakan presiden yang digulingkan, Sukarno, yang saat itu ‘ditawan’ oleh tentara, telah memberikan perintah kepada angkatan bersenjata untuk mengambil alih kekuasaan. Dan parlemen telah “menyerahkan kekuasaan” kepada Angkatan Bersenjata.

Saya bertanya, mungkinkah itu terjadi lagi sekarang?

“Bisa saja,” jawabnya. “Tentara bisa bergerak lagi sekarang, seperti Soeharto di era itu.”

Kivlan mengatakan kepada saya bahwa Juli lalu, setelah Simposium, Jokowi mengunjungi markas TNI dan menyatakan kepada para jenderal yang berkumpul saat itu bahwa “ia tidak akan meminta maaf kepada PKI.”

“Jika Jokowi tetap berada di jalur itu"—sikap tidak meminta maaf—"Dia tidak akan digulingkan. Dia akan selamat. Tapi jika dia meminta maaf: [dia] Selesai, tamat,” kata Kivlan.

Saya ingin memastikan kembali apakah dia benar-benar mengatakan bahwa tentara akan bertindak seperti di tahun '65 lagi.

“Ya, untuk mengamankan situasi, termasuk seperti tindakan di tahun '65.”

“No say surrender,” pungkasnya, dalam bahasa Inggris.

Meskipun Kivlan dipandang sebagai golongan yang cenderung ideologis di antara para jenderal, perlu dicatat bahwa banyak rekannya mulai kasak-kusuk menggulingkan Jokowi sekalipun Jokowi tidak meminta maaf. Dalam hal ini, Kivlan termasuk dalam sayap moderat. Yang luar biasa, usulan minta maaf kepada korban ternyata cukup membuat para jenderal kebakaran jenggot untuk menggulingkan presiden.

Kivlan sering disebut-sebut sebagai salah satu orang yang berjasa menciptakan FPI setelah Soeharto jatuh. Dalam percakapan kami, Kivlan membantah ikut bertanggung jawab merancang FPI, tapi dia terus membahas secara rinci bagaimana kelompok tersebut hanyalah salah satu contoh yang lebih luas dari strategi tentara dan polisi untuk menciptakan kelompok-kelompok sipil binaan—yang kadang bercirikan Islam, kadang tidak—yang dapat digunakan untuk menyerang para pembangkang seraya mencuci tangan aparat.

Kivlan menyatakan bahwa beberapa hari sebelum demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 4 November 2016, ia menerima pesan teks dari Mayjen (Purn) Budi Sugiana yang memintanya “untuk ikut serta dan mengambil alih gerakan 411.”

Misinya, kata Kivlan, “untuk menyelamatkan Indonesia,” dengan bergabung bersama pemimpin FPI Habib Rizieq di atas mobil komando selama demonstrasi, karena “mereka butuh orang untuk mengambil alih massa [di luar istana], seandainya [Rizieq] ditembak dan mati.”

Pada Desember 2016, Kivlan ditangkap polisi atas tuduhan menggulingkan Jokowi. Namun, ketika kami berbincang pada akhir Februari, dia tetap saja bebas dan bahkan melancong ke luar negeri. Dia malah menyatakan sedang melaksanakan suatu misi untuk Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI saat ini, yakni berupaya membebaskan para sandera Indonesia di Filipina.

Soal pertanyaan siapa yang diam-diam membekingi gerakan tersebut dan siapa yang betulan “komunis”, Kivlan berbicara secara on-the-record dan off-the-record, secara persis dan umum. Karakterisasinya atas sikap kawan-kawannya sesama jenderal sangat berkaitan erat dengan sikap aparat lain yang banyak diceritakan orang. Namun, tidak seperti kebanyakan dari mereka, Kivlan mengatakannya secara on-the-record.

“Begitu banyak pensiunan militer—dan yang masih aktif dalam militer—yang bersama FPI ... Karena FPI pun bertujuan melawan komunis.”

Setelah apa yang dia bicarakan tentang penggulingan Jokowi dan mengambil tindakan seperti pada tahun '65, saya bertanya: Apakah Jenderal Gatot—Panglima TNI saat ini—setuju?

"Dia setuju!"

Tapi dia pun menambahkan, sebagai perwira yang masih aktif, Gatot harus “sangat berhati-hati” mengambil sikap di depan publik.

Pernyataan on-the-record Jenderal Kivlan tentang peran Gatot konsisten dengan jenderal-jenderal lain dan para penggerak kudeta, serta dengan pernyataan yang diduga bersumber dari Presiden Jokowi sendiri. Saya pun bertanya kepada seorang pejabat yang memiliki akses rutin ke presiden tentang klaim yang dilontarkan Jokowi, “Apakah Gatot merupakan faktor utama dalam kudeta tersebut?” Pejabat itu menjawab, ya, presiden mengatakan itu, dalam pertemuan tertutup. Gatot tidak merespons permintaan tanggapan untuk artikel ini.

Mengenai bos lamanya, Prabowo, Kivlan berkata: "Dia tak mau dekat-dekat, tetapi dia terlibat melalui Fadli Zon." Prabowo akan kesulitan jika terlihat mesra dengan gerakan itu. Sedangkan mengenai menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kivlan bilang "hatinya setuju dengan tujuan kami, tetapi tidak dapat bicara."

Kivlan memuji cara Wiranto menempatkan diri. "Wiranto bagus," katanya, "karena dia mau bikin harmoni dengan gerakan" dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam kapasitasnya selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kivlan menambahkan bahwa Wiranto, yang terancam dakwaan kejahatan perang di Timor Leste, punya rencana bagus untuk perkara genting yang dihadapi tentara. Ia mendesak Jokowi supaya "tak ada pengadilan HAM."

Elegannya strategi mendorong kudeta itu adalah militer akan menang sekalipun kudeta gagal. Meski Jokowi tetap menjabat presiden, para jenderal akan aman—menurut mereka—dari pengadilan HAM. Sebab, untuk menyingkirkan segerombolan pembunuh, presiden harus merangkul kumpulan jenderal yang tak kalah bengisnya.

Yang terdepan di antara mereka adalah A.M. Hendropriyono, mantan Kepala BIN dan aset CIA, yang terlibat dalam pembunuhan Munir serta serangkaian kejahatan besar lain. Sepanjang krisis ini, orang-orang Hendro-lah (tentara, intelijen, polisi, sipil) yang mengepalai benteng pelindung Jokowi. Orang-orang Hendro-lah yang mengatur penangkapan-penangkapan atas nama kudeta dan memincangkan Rizieq Shihab dengan skandal bokep, juga menghajar sumber-sumber dana gerakan dengan tuduhan pencucian uang ISIS.

Gantinya, Hendro dan konco-konconya memperoleh jaminan kekebalan dari peradilan. Dan dalam aturan aparat, jika mereka aman, semua orang aman. Ada persetujuan diam-diam untuk menolak persekusi terhadap rekan, sekalipun jika kedua pihak bermusuhan.

Pada Februari 2017, di bawah tekanan istana, pengadilan administrasi Jakarta menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi bisa menghindari kewajiban hukum merilis laporan tim pencari fakta yang secara terbuka membahas tanggung jawab Hendropriyono dalam perkara pembunuhan Munir. Janda Munir, Suciwati, dan Haris Azhar dari Kontras, mengecam vonis itu dan menyebutnya sebagai usaha "melegalkan kriminalitas".

Dengan gaya yang mirip, gerakan kudeta juga telah membantu Freeport. Sejak tahun lalu, pemerintah Jokowi berupaya menulis ulang kontrak negara dengan Freeport dan mengembalikan hak ekspor mereka. Pada saat yang sama, pemerintah diguncang oleh gerakan yang dipimpin pengacara yang bekerja untuk Freeport.

Pada awal April, setelah gerakan permulaan yang polisi klaim sebagai empat upaya merebut DPR dan Istana, pemerintahan Jokowi mengejutkan dunia politik Indonesia dengan tiba-tiba menyerah kepada Freeport dan memberi lampu hijau ekspor tembaga baru. Mundur tiba-tiba tidak membuat sengketa selesai—lebih dalam lagi, isu mengenai kontrak masih tersisa—tetapi, seperti yang dikatakan pejabat Jokowi kepada saya, pemerintah saat ini merasa posisinya melemah.

Dalam sebuah cerita yang berjudul lucu, “Freeport mendapat karpet merah, sekali lagi,” The Jakarta Post menulis: “Pemerintah berusaha membela keputusannya, meskipun tidak ada dasar hukum yang membelakanginya ... Freeport dinilai telah menghindari peluru lagi.”

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan mengunjungi Indonesia pada 20 April. Staf-staf pemerintahan Jokowi menduga, berbisik-bisik, bahwa tuntutan-tuntutan Freeport akan jadi prioritas utamanya. Salah seorang tokoh gerakan, dalam pertemuan kami Jumat lalu, menatap saya dan berseru: "Pence bakal mengancam Jokowi soal Freeport!"

Freeport Indonesia tidak menanggapi permintaan konfirmasi.

Dalih Penistaan Agama

Kivlan Zen mengejutkan saya ketika menyatakan bahwa Gubernur Ahok telah memberi “sebuah berkah” kepada gerakan tersebut dengan "keseleo lidahnya" terkait Al-Maidah ayat 51.

Photo: Beawiharta/Press Pool via AFP/Getty Images

Dalam penampilan mereka di muka publik, para pemimpin gerakan diharuskan mengklaim mereka selamanya terluka oleh ucapan Ahok. Tapi salah satu dari mereka, dengan senyum simpul, mengakui secara strategis pernyataan Ahok itu mereka terima dengan senang hati, karena ia memungkinkan FPI dan para sponsornya menggeser perimbangan kekuasaan di Indonesia, melesatkan reputasi mereka dari preman jalanan menjadi pakar agama.

Lebih dari itu, saat saya duduk dengan Usamah dan para pimpinan gerakan lain, yang dengan setengah bercanda ia sebut sebagai "politbiro", mereka secara santai berdebat tentang boleh tidaknya nonmuslim memimpin umat Islam. Mereka melakukan itu ketika mendiskusikan Hary Tanoe, yang secara berlebihan mereka puji sebagai pendukung utama gerakan mereka—melalui bantuan dana langsung dan stasiun televisinya, yang kena tegur KPI karena bias politik yang terlalu pro-gerakan secara tak wajar dan ketidakakuratan dalam pemberitaan—dan garis hidup yang mereka bayangkan terhubung dengan Presiden Donald Trump.

Mereka yang berada di ruangan itu satu suara menginginkan pemerintahan Prabowo-Hary Tanoe, Hary sebagai presiden dan Prabowo sebagai wakil, atau sebaliknya, tergantung poling.

Persoalannya, dan sepertinya tidak terlalu mengusik mereka, Hary adalah seorang China-Kristen seperti Ahok. Apabila standar yang mereka tetapkan kepada Ahok dipegang teguh, seharusnya Hary tidak masuk kualifikasi untuk memimpin Jakarta, apalagi Indonesia.  

==========

The Author  : Allan Nairn

Source          : Tirto.ID   

Transcript    : TRUMP’S INDONESIAN ALLIES IN BED WITH ISIS-BACKED MILITIA SEEKING TO OUST ELECTED PRESIDENT

Read more »

Catatan Kemanusiaan

Oleh Jery Rhainhart Tampubolon

Teman, sempatkanlah untuk membaca sedikit penggalan cerita hidup dan seruan ini.

Ketika saya berjalan di lorong jalan, seorang kakek yang hampir mati terbaring di sisi jalan. Terlihat kelaparan dan haus.
Ketika saya berjalan melewati terowongan jalan lainnya, saya dapati seorang pemuda tertidur lemas, pucat dan tidak dapat berbuat apa-apa.
Di malam hari, sebuah keluarga lengkap, ayah dan ibunya tidur di sisi jalan, anak-anaknya berbaring di dalam gerobak.
Seorang laki-laki kurang beruntung, yang kedua kakinya diamputasi, mengayuh kursi roda di tepi lampu merah, menjajakan koran.
Anak-anak kecil menggenggam ukulele, tidak tahu keberadaan bapak dan ibunya.
Seorang waria yang menangis.
Tukang sol sepatu yang diangkut ke mobil.
Penjual sayur kaki lima teriak histeris.
Anak yang bapaknya mati di medan perang.
Nenek yang kehilangan suami di '65.
Kaum yang rumah ibadahnya dibakar.
Seorang syiah yang dibunuh dan dilempari.
Anak-anak yg memapah karung berisi barang bekas.
Seorang pengidap AIDS yang dijustifikasi dan dijauhi.
Beberapa golongan yang dihakimi sebagai abnormal atas orietasi seksual.
Yang berjas elit, sibuk membicarakan politik.
Yang berkantong tebal mempelihara jiwa hedonisnya.
Yang sejahtera menjaga asupan gizi anaknya.
Pemuka Agama bersyiar kemana-mana, ortodoks satu-satunya jalan, suni yang diterima di surga, protestan adalah awal kebenaran, budha adalah kebenaran akan pemahaman, hindu adalah sejatinya akan kenikmatan, katolik adalah cahaya yang bersinar.
Engkau berbicara di media bahwa solusi kesejahteraan bertumpu pada konservatif, komunism, kapitalis, fasis, nazism, syari'ah.
Engkau berbicara bahwa hidup hanya sekali, perbanyak emasmu, perbanyak berlianmu, perbanyak tanah dan tambakmu.
Engkau berbicara bahwa hanya kitalah yang menginjakkan kaki di surga, atas nama Tuhan dan agama yang kita anut, mereka berbeda keyakinan dengan kita. Bahwa atas nama kebenaran hanya ada pada keyakinan golongan kita.
Engkau berseru bahwa demi mengejar imperialis marilah kita menciptakan nuklir untuk keamanan, kita mencetak tentara sebanyak mungkin, kita ciptakan selongsong peluru, perbanyak produksi mesiu.
Rasa kemanusiaan kami akhirnya buram, keserakahan sudah meracuni pikiran kami, kami berpikir terlalu banyak dan merasa terlalu sedikit, pengetahuan kami membuat kami sinis, surga memburamkan dunia kami, perbedaan paham membangun sekat kami, jalan hidup kami sebenarnya indah tapi kami telah kehilangan jalan.
Saya, sebuah titik dari kumpulan milyaran manusia, ingin menghancurkan kegamangan ini.
Anda!
Dalam diri anda, ada banyak harapan, harapan akan rasa kemanusiaan, harapan akan cahaya yang menyinari seluruh ruang mahluk, harapan akan dunia yang lebih baik, harapan akan persatuan tanpa sekat.
Anda adalah manusia yang didalam diri anda masih tertanam rasa cinta, kemanusiaan, iba. Anda bukan seorang pembenci, bukan seorang dengan rasa egoisme yg tinggi, bukan perampas hak.
Anda sejatinya tidak suka perbedaan, tidak suka pertentangan, tidak suka akan polemik yang tidak berkesudahan.
Kita ingin membantu satu-sama lain, memundak yang lelah berjalan, menggotong beban dan menghilangkannya dengan bersama.
Kita ingin berjuang akan kebebasan, kebebasan semua umat.
Kita ingin sebuah Bumi yang utuh, ingin menghapuskan garis-garis pemisah yang sebelumnya kita gambar.
Didalam kebersamaan yang erat pada akhirnya kita akan menatapi penderitaan sesama, senjata yang sudah terlanjur kita rakit, gumpalan-gumpalan mesiu, ideolodi-ideologi yang kita bentuk, berbagai cerita surga yang selalu kita bicarakan, Emas dan berlian yang kita tumpuk.
Dan kita berpikir, untuk apa "semua" ini?

CC:

Human Rights

Secular Humanism

British Humanism

Indonesian Humanism

Read more »

Catatan Ringkas : Perbedaan Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Agama

KEMANUSIAAN:
Sampai sekarang saya yakin bahwa prinsip kemanusiaan jauh lebih utama daripada prinsip standar moral, tata-aturan sosial dan etika yang diatur oleh doktrin agama itu sendiri.
Diatas prinsip kemanusiaan anda tidak akan menemukan berbagai sekat dan perbedaan karena esensinya jelas, "kemanusiaan" adalah bagaimana anda memandang manusia dan memperlakukan sesama manusia setara dgn anda. 
Kita manusia adalah "SATU".

Diatas standar agama?

Ya seperti yang anda lihat.
Setiap detik, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun anda tidak akan henti-hentinya dihadapkan oleh polemik yang terjadi atas label agama.
Mengapa polemik atas nama agama bisa terjadi?
Karena memang semenjak dari awal masing-masing agama meletakkan fondasi etika, moral dan nilai sosial yang berbeda-beda dgn agama lainnya.
Anda akan menemui standar aturan dan doktrin yang berlaku dan berbeda-beda diantara masing-masing agama.
Seorang yang korup berdalih atas nama agama.
Seorang pelaku pedofilia berdalih atas nama agama.
Seorang teroris berdalih atas nama agama.
Seorang yang nikah siri berdalih atas nama agama.
Seorang yang memperbudak manusia lainnya berdalih atas nama agama.
Seorang yang mengkafirkan sesamanya berdalih atas nama agama.
Seorang yang minun air kencing unta berdalih atas nama agama.
Seorang pengemplang dana umat berdalih atas nama agama.
Bahkan dua orang yang seharusnya saling menyayangi sekalipun rela saling meninggalkan hanya karena atas nama agama.

Tidak ada seorang-pun pelaku kekerasan dan tindakan amoral berdalih atas nama "kemanusiaan".

Gandhi turun ke jalan bukan atas nama agama.
Abraham lincoln menentang perbudakan bukan atas nama agama.
Nelson Mandela menentang apartheid bukan atas nama agama.
Begitu halnya dengan Marthin L King.

Satu lagi.
Yesus sekalipun menentang kesewenangan rezim romawi bukan atas nama agama!

Read more »

Yahudi dan Israel

Akhmad Sahal 

Kisah kelahiran zionisme pada dasarnya adalah kisah tentang cinta kaum Yahudi terhadap Eropa modern yang bertepuk sebelah tangan. Pendiri utama gerakan ini, Theodor Herzl (1860-1904), wartawan Yahudi kelahiran Hungaria, pada awalnya adalah pemeluk teguh asimilasi, pembauran Yahudi ke dalam masyarakat Eropa modern. Sampai suatu ketika ia merasa Eropa sejatinya menampik cintanya. Herzl, meyakini, sebagaimana sebagian besar Yahudi Eropa saat itu, bahwa satu-satunya jalan menuju emansipasi buat Yahudi, pembebasan dari diskrimnasi dan keterkungkungannya dalam kehidupan ghetto, adalah dengan mengadopsi semangat Pencerahan dan the idea of progress yang dilantunkan oleh modernitas. 

Caranya dengan mengikuti seruan Napoleon Bonaparte. Penaklukan Napoleon di pelbagai penjuru Eropa pada abad 18 membantu penyebaran ide-ide Revolusi Perancis yang didasarkan pada proyek Pencerahan, terutama tentang kesetaraan “Hak-Hak Manusia dan Warga Negara." Pertanyaan Napoleon kepada komunitas Yahudi di Eropa Barat saat itu, jika mereka mendapatkan hak-hak hukum dan politik yang setara dengan warga Kristen dan sekular, apakah mereka bersedia keluar dari ghettonya yang eksklusif dan melepaskan identitas primordial keYahudian untuk menjadi individu-individu modern? Bisakah mereka melepaskan diri dari loyalitas mereka kepada otoritas rabbi dan sepenuhnya loyal kepada negara Perancis yang sekular? 

Dengan tawarannya itu, Napoleon mungkin saja punya maksud melenyapkan identitas keYahudian dengan cara melebur mereka ke dalam masyarakat Eropa entah dengan menjadi sepenuhnya sekular atau berkonversi ke Kristen. Akan tetapi, respon kaum Yahudi justru sangat antusias. Buat mereka, Napoleon telah membuka jalan bagi emansipasi untuk kaum Yahudi. Mereka meyakini Pencerahan bukan hanya tidak bertentangan dengan keYahudian, melainkan justru menguntungkan Semboyan mereka yang terkenal: lihyot yahudi ba bait, wa adam ba khutz (menjadi Yahudi di rumah dan manusia di luar). 

Kaum Yahudi di Perancis, misalnya, memberikan justifikasi peleburan identitas keYahudian dan kePerancisan dengan melihat Revolusi Perancis 1789 sebagai peristiwa mesianik dalam sejarah Yahudi modern, dengan menganggap liberte, egalite, fraternitesebagai hukum Sinai kedua. Mereka mendefinisikan diri mereka sebagai “Israelites de France.” Hal yang sama juga terjadi di Jerman, tempat di mana gerakan Pencerahan Yahudi (Haskalah) yang dipelopori oleh Moses Mandelssohn justru tumbuh dengan subur. 

Para penggerak Reform Judaism di Jerman yang berupaya memposisikan agama Yahudi sebagai kredo etika universal begitu loyal terhadap tanah kelahirannya dan menyebut Berlin sebagai Jerusalem baru, “tanah air tempat di mana kita menautkan diri dengan ikatan cinta yang keras kepala.” Ungkapan doa yang diwariskan turun temurun, l'shana habaa b'Yerushalaim (tahun mendatang di Yerusalem) dilihat hanya sebagai bagian dari ungkapan ritual yang sama sekali tidak memuat program politik untuk memulihkan kembali tatanan politik di Yerusalem. 

Dengan menjadi pemeluk teguh ide-ide Pencerahan seperti individualisme, rasionalisme dan sekularisme, mereka yakin bisa “persoalan Yahudi” yang mendera mereka mereka selama ratusan tahun hidup dalam diaspora di Eropa akan bsia dipecahkan secara tuntas. Kini identitas keyahudian tidak lagi mereka definisikan dalam kerangka tradisional, yakni berdasar pada kepatuhan kepada halakhah (hukum Yahudi), melainkan berdasarkan Pencerahan, yakni sebagai individu dengan kebebasan dan kekhasannya sendiri. 

Demikianlah, Theodor Herzl menyokong penuh integrasi Yahudi ke dalam masyarakat Eropa. Sampai kasus Dreyfus mencuat pada 1882. Sebagai koresponden koran Wina, Neue Freie Presse, di Paris, Herzl meliput kasus Dreyfus (Dreyfus affair). Afred Dreyfus, kapten berdarah Yahudi yang sepenuhnya asimilasionis, dituduh oleh publik Perancis menjadi mata-mata bagi Jerman dan kemudian dipecat secara tidak hormat dari dinas militer Perancis. Tuduhan itu berdasarkan anggapan bahwa meskipun sudah sepenuhnya menjadi warga negara Perancis, Dreyfus betapapun adalah seorang Yahudi, yang tak mungkin loyal terhadap negaranya. 

Yang membuat Herzl masygul, kasus Dreyfus justru terjadi di Paris, tempat lahirnya Pencerahan. Lagipula, ttidak lama sebelum itu, yakni pada 1871, progrom dan persekusi terhadap Yahudi dalam skala masif terjadi di Rusia. 

Kasus ini membuat Herzl berkesimpulan, meskipun bangsanya sudah tolah dalam upayanya untuk ter-Eropa-kan, mereka tetap saja menjadi target kebencian antisemit oleh masyarakat Eropa, yang notabene sudah termodernkan. Atas dasar itulah Herzl lalu menegaskan bahwa "persoalan Yahudi" di Eropa bukanlah persoalan kultural, misalnya karena faktor prasangka atau kesalahpahaman masyarakat Kristen Eropa, yang bisa diatasi dengan pengetahuan rasional. 

Selain itu, Pencerahan ternyata juga melahirkan problem baru buat kaum Yahudi. Karena, selain melahirkan individualisme, ia juga memunculkan ide tentang nasionalisme modern. Tapi di situlah letak masalahnya. Ketika orang-orang Yahudi di pelbagai negara Eropa bertransformasi menjadi individu-individu modern dengan identitas berdasarkan ide-ide kosmopolitan dan universal dari Pencerahan, masyarakat Eropa justru sibuk membangun nation-statenya sendiri-sendiri. Meskipun orang Yahudi sudah berusaha sepenuh hati menjadi bagian dari Eropa, ia tetaplah the other, sang liyan di mata publik Kristen Eropa. 

Dalam karya masyhurnya yang terbit pada 1896, Der Judenstaat (Negara Yahudi), Herzl menyatakan bahwa akar masalahnya yahudi terletak pada kehidupan diaspora Yahudi itu sendiri: kaum Yahudi hidup terpencar--pencar di pelbagai belahan dunia, tanpa punya negara yang menjadi “rumah” mereka sendiri. Diaspora yang sudah berlangsung ratusan tahun ini, menurut Herzl, mengindikasikan bahwa Yahudi terus hidup dalam apa yang ia sebut sebagai "abnormalitas." Kondisi abnormal inilah yang menyebabkan mereka rentan terhadap serangan antisemitisme, bahkan pada masa modern sekalipun. 

Bagi Herzl, solusi untuk melenyapkan antisemitisme tidak bisa lain adalah dengan menyudahi abnormalitas kehidupan diaspora tersebut melalui proses normalisasi kehidupan bangsa Yahudi. Caranya dengan keluar dari Eropa dan mendirikan negaranya sendiri. 

Menarik untuk dicatat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Zionis sendiri mengenai solusi Herzl: apakah yang ia maksud adalah membangun "negara Yahudi" sebagaimana umum dipahami, atau "negara untuk orang Yahudi." Perbedaan pandangan ini menyangkut buku Herzl sendiri, Der Judenstaat, yang memang lebih tepat diartikan "negara untuk orang Yahudi." Pada yang pertama, negara yang dimaksud haruslah berkarakter yahudi dan berlokasi di Palestina. Sedangkan pada yang kedua, negara yang dibayangkan Herzl tidak mesti berkarakter Yahudi dan tidak mesti berlokasi di Palestina. Itulah sebabnya ia setuju dengan tawaran pemerintah kolonial Inggris pada awal abad 20 untuk menjadikan Uganda sebagai tempat bagi negara Zionis (tapi tawaran ini ditolak mentah2 oleh kalangan Zionis yang lain). 

Lepas dari itu, bisa kita simpulkan bahwa Zionisme bertolak dari kehendak Yahudi untuk melakukan negasi terhadap diaspora (shelilat hagalut), karena kehidupan diaspora dianggap abnormal. Zionisme adalah upaya menormalkan kehidupan bangsa Yahudi agar menjadi bangsa normal, yakni bangsa yang punya negaranya sendiri sebagaimana bangsa-bangsa lain. (Dalam arti tertentu, normalisasi bangsa Yahudi yang mendasari Zionisme adalah pemberontakan terhadap anggapan bangsa Yahudi sebagai bangsa terpilih, kaeran Zionisme justru menghendaki bangsa Yahudi sebagai bangsa biasa sebagaimana bangsa-bangsa lain) 

Penentangan dari Kiri dan Kanan 

Tapi betulkah asimilasi Yahudi adalah ihtiar yang sias-sia buat kaum Yahudi? Betulkah diaspora merupakan kehidupan abnormal buat Yahudi? 

Amos Elon, sejarawan Israel yang melacak kiprah Yahudi di Jerman dari awal abad 18 sampai naiknya Hitler pada 1933 dalam bukunya, The Pity of it All, dengan tegas membantah klaim Herzl tersebut. Menurut Elon, masyarakat Yahudi Jerman sam sekali tidak menganggap diri mereka sebagai imigran atau tamu di negeri asing. Bahkan, emansipasi politik yang mereka nikmati sebagai buah dari Pencerahan menghasilkan lonjakan prestasi yang mencengangkan dalam ranah budaya, sains, seni, dan jurnalisme. Kerekatan antara identitas Yahudi dan Jerman ini baru putus setelah Hitler berkuasa pada 1933. 

Dengan kata lain, tidak semua kalangan yahudi setuju dengan asumsi Zionisme tersebut. Dan mereka yang menampiknya berasal dari kiri maupun kanan, sosialis maupun liberal. 

Tokoh dan pemikir sosialisme berdarah Yahudi seperti Rosa Luxemburg dan Leon Trotsky, misalnya, mengakui bahwa kebencian dan serangan berwatak antisemit memang nyata-nyata ada. Akan tetapi mereka menolak solusi zionis untuk mengatasi antisemitisme, yaitu dengan mendirikan negara Yahudi di Eretz Yisrael. Alasannnya, hal ini justru membawa Yahudi kembali terjebak dalam nasionalisme etnis yang sempit, yang nyaris tidak ada bedanya dengan ghetto-ghetto yang mereka huni sebelum era Pencerahan. 

Bagi Luxemburg, derita Yahudi dalam diaspora tidak semestinya membuat mereka hanya berjuang untuk kelompoknya saja, menjadi parokial dan eksklusif, melainkan justru mesti me-universalisasi-kan perjuangannya sehingga mencakup kelompok lain yang tersisihkan dan tertindas di manapun di dunia. Simak ungkapan terkenal Rosa Luxemburg ini: 

"Why do you pester me with Jewish troubles? I feel closer to the wretched victims of the rubber plantations of Putumavoor Negroes in Africa...I have no separate corner in my heart for the ghetto." 

Kalangan Yahudi sosialis menyerukan agar perjuangan melawan antisemitisme diintegrasikan dengan perjuangan kaum proletar melawan kapitalisme karena di mata mereka, persoalan Yahudi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan suatu gejala sosial yang terkait erat dengan kapitalisme. Begitu kapitalisme runtuh dan sosialisme berdiri, antisemitisme akan hilang dengan sendirinya. 

Pada tingkat tertentu, argumen kaum sosialis ini bertolak dari esai Karl Marx tentang persoalan Yahudi, Zur Judenfrage yang ia tulis hampir setengah abad sebelum zionisme lahir, yakni pada 1843. Dalam esai tersebut, Marx sebenarnya menolak pandangan asimilasionis Bruno Bauer yang berpendapat, emansipasi kaum Yahudi baru bisa tercapai kalau mereka menanggalkan identitas keagamaannya yang partikular dan menerima prinsip-prinsip liberalisme: mejadi individu yang otonom dan mengakui legitimasi negara sekuler. 

Dalam pandangan Marx, emansipasi semacam ini adalah emansipasi semu, karena hanya terjadi pada ranah suprastruktur, hanya emansipasi legal dan politik, bukan emansipasi kemanusiaan secara utuh. Menurut Marx, kaum Yahudi baru mengalami emansipasi kalau mereka dibebaskan dari apa yang oleh Marx disebut sebagai “Judaisme praktis,” yakni kepentingan-diri, huckstering, dan uang. Dengan kata lain, kapitalisme. Tulis Marx, “emansipasi Yahudi adalah emansipasi seluruh masyarakat dari Judaisme.” Selain dari sayap kiri, penolakan terhadap zionisme juga disuarakan oleh kaum Yahudi liberal, seperti filosof Hermann Cohen dan Karl Popper. Hermann Cohen (1842-1918), misalnya, adalah seorang filosof Yahudi Jerman yang secara sistematis merumuskan agama Yahudi sebagai agama akal, sebagai monoteisme murni dalam bentuk hukum-hukum moral yang universal.

Di sini pengaruh konsep kategori imperatif dan otonomi moral Immanuel Kant kuat terasa. Tapi Cohen menolak klaim Kant bahwa agama Yahudi tidak bisa menjadi dasar bagi moralitas universal hanya karena dia bersumber dari luar manusia (heteronom). Menurut Cohen, justru posisi agama Yahudi sebagai monoteisme murni sejalan dengan universalisme Kantian. 

Cohen menafsirkan keterpilihan bangsa Yahudi sebagai tugas ketimbang privilese, yakni tugas untuk merealisasikan kenyataan mesianik, yakni kehidupan berbasis perdamaian dan kemanusiaan. Cohen melihat sejarah agama Yahudi sebagai proses “spiritualisasi” yang bergerak dari partikularisme ke universalisme. Hancurnya kedualatan politik Yahudi, kondisinya sebagai wandering Jews yang tak bernegara dan tak berumah menunjukkan bahwa identitas keyahudian bukanlah dimaksudkan sebagai identitas eksklusif untuk etnik tertentu saja, melainkan sebagai etika universal. Atas dasar itulah Cohen menolak zionisme. 

Sementara itu,Karl Popper, filosof liberal berdarah Yahudi yang terkenal dengan bukunya The Open Societies and Its Enemies, menolak nasionalisme etnis yang menjadi dasar zionisme, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip masyarakat terbuka yang kosmopolitan. Popper mengakui kegagalan asimilasi Yahudi di Eropa yang berpuncak pada tragedi Holocaust. Akan tetapi baginya, kegagalan itu mestinya membawa kaum Yahudi untuk melampaui identitas kebangsaan yang partikular dan bersandar pada identitas kosmopolitan. 

Memang tidak semua kaum Yahudi liberal atau sosialis serta merta menganut kosmopolitanisme dan menolak zionisme. Harap diingat, sebagian founding fathers negara Israel adalah juga penganut sosialisme yang ingin merealisasikan prinsip-prinsip sosialisme dan mengkombinasikannya dengan mesianisme sekular seperti tercermin dalam kibbutzim. Sementara pemikir liberal semacam Isaiah Berlin mendukung zionisme bukan atas dasar menegasikan diaspora Yahudi atau menghentikan antisemitisme seperti dikemukakan Herzl, melainkan karena bagi Berlin, realisasi kebebasan mengandaikan adanya “rumah” sebagai tempat berpijak. (Menurut saya, argumen ini mestinya berlaku tidak hanya untuk bangsa Yahudi melainkan juga bangsa Palestina). 

Zionisme Politik VS Zionisme Kultural 

Pengkubuan/perselisihan yang terjadi di kalangan Yahudi dalam kaiatannya dengan zionisme tidak hanya terjadi antara kaum zionis dan para penentangnya. Bahkan di kalangan zionise sendiri terjadi pertentangan yang tajam antara mereka yang mengedepankan pendekatan politik dan yang memilih jalur kultural. Yang pertama dan lebih dominan bisa kita lihat pada Theodor Herzl, dan versi ekstrimnya pada Vladimir Jabotinsky, ideololog partai Likud. Sedangkan yang kedua diwakili oleh Ahad Haam dan Martin Buber. 

Seperti sudah disinggung di atas, persoalan Yahudi muncul karena bangsa Yahudi hidup secara abnormal. Zionisme bagi Herzl tidak lain adalah proyek menormalkan kehidupan mereka dengan cara mengumpulkannya dalam satu ikatan kebangsaan (ingathering of the exiles). Misi ini tidak akan tercapai kecuali dengan mendirikan negara Yahudi. Dengan cara itulah zionisme hendak menciptakan “Yahudi baru,” yakni Yahudi yang hidup normal seperti bangsa-bangsa lain. Tidak heran kalau kemudian kaum zionis mazhab ini begitu terobsesi dengan otot dan kejantanan, yang oleh karib Herzl bernama Max Nordau disebut sebagai Jewry of muscle. 

Tapi pada saat yang sama, Herzl juga melihat zionisme sebagai proyek pemberadaban yang mengemban mission civilicatrice. Ini terlukis dalam novel utopianya,The Old-New Land (1902). Novel ini berkisah tentang Friedrich Loewenberg, Yahudi asal Wina yang melancong ke Macedonia dan mampir ke Yerusalem. Di sana ia menemukan betapa Yerusalem adalah tanah yang tandus tak terurus, dengan perkampungan Arab yang kumal. Namun betapa takjub Loewenberg ketika ia singgah sekian puluh tahun lagi, karena Yerusalem berhasil disulap oleh kaum zionis sebagai metropolitan yang bersih, dan makmur. Yang ada di benak Herzl, negara Israel akan menjadi seperti Swis. Israel, kata Herzl, akan menjadi “bagian dari benteng Eropa berhadapan dengan Asia, markas peradaban Barat untuk menangkal barbarisme Timur. 

Di tanah yang baru ini, masih menurut Herzl, Yahudi tidak lagi menjadi target serangan antisemitisme seperti terjadi di Eropa, di mana Yahudi ditampilkan sebagai sosok yang “kotor, licik, parasit, lembek.” Karena “Yahudi baru” ini tampil sebagai sosok yang “rasional, kuat, beradab.” 

Dengan kata lain, di Eropa, Yahudi diperlakukan sebagai “yang lain.” Namun di tanah Israel, Yahudi bermetamorfosis menjadi Eropa yang memosisikan Arab sebagai sebagai “yang lain.” Untuk menghapus identitas ke-“yang lain” annya di Eropa, Yahudi eskit dari Eropa. Di luar Eropa is menjadi Eropa. Jika di “Barat” Yahudi adalah “Timur,” maka di Timur ia menjadi “Barat.” 

Dua unsur utama zionisme politik ini (pemujaan terhadap supremasi kekuatan fisik dan persepsi diri sebagai pembawa peradaban Barat) pada akhirnya menjelaskan kenapa bangsa Arab/Palestina sama sekali tak muncul dalam narasi zionisme? Lihat saja semboyan mereka tentang Palestina, “tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah.” Atau simak ungkapan Golda Meir, mantan perdana mentri Israel, “tidak ada yang namanya rakyat palestina.” Di sinilah letak ironi zionisme: ia lahir sebagai respon terhadap “persoalan Yahudi” di Eropa, tetapi ia memunculkan “persoalan Arab, ” atau meminjam judul buku Edward Said, the question of Palestine. 
Berbeda halnya dengan zionisme kultural yang dipelopori oleh Ahad Haam, tokoh zionis asal Rusia yang hidup semasa dengan Herzl. Ahad Haam mengartikan upaya kembali ke tanah zion lebih dalam kerangka spiritual dan bukan politik, yakni sebagai manifestasi dari renaisans kultural Yahudi. Di mata Haam, pertautan bangsa Yahudi dengan Zion sesungguhnya berada pada level moral dan spiritual, sebagai jalan untuk merealisasikan nilai utama keyahudian, yakni Tikkun Olam (memperbaiki dunia). Inilah yang menjelaskan kenapa sejak awal Haam bersebarangan dengan Herzl. Bahkan dalam Kongres Zionis pertama pada 1898 mereka berdua tidak saling menyapa. 

Sejalan dengan Haam, Martin Buber juga menolak zionisme politik Herzl dan Nordau. Penolakan Buber bertolak dari penghargaannya terhadap eksistensi bangsa Arab di Palestina dan hasratnya menjalin relasi yang otentik dengan mereka, dalam kerangka relasi I-Thou. Bagi Buber, berdirinya negara Israel tidak akan menyelesaikan persoalan Yahudi manakala kaum Yahudi mengabaikan fakta bahwa tanah Israel pada dasarnya milik dua bangsa, masing-masing dengan klaimnya sendiri. Negara yang berdiri di atsa tanah tersebut mestilah berbentuk negara dwi-bangsa, bukan negara Yahudi. Atas dasar itulah Buber menentang The Law of Return dan upaya pemerintah Israel untuk mendatangkan imigran Yahudi secara besar-besaran untuk mencapai status mayoritas. 

Dengan paparan di atas, saya mencoba menunjukkan betapa pro daa kontra di kalangan Yahudi terhadap Zionisme ternyata berlangsung dengan tajam dan tak jarang saling menafikan satu sama lain. Bahkan di kalangan internal kubu Zionis, pertentangannya juga sangat keras. Setidaknya itu terjadi sampai akhir 1940an, ketika akhirnya negara Israel berdiri pada 1948. 

Tapi seperti apa pertengkaran internal di kalangan Yahudi mengenai zionisme setelah negara Israel berdiri? Dan bagaimana setelah Israel menang telak atas negara2 Arab pada Perang Enam Hari pada 1967?

Read more »